Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Di jaman sekarang ini, sangatlah penting bagi anda untuk mengetahui dan mempelajari mengenai bidang atau dunia perekonomian. Salah satu hal yang terpenting adalah mengetahui dan mempelajari berbagai pengertian, hukum, dasar, dan ketentuan lainnya mengenai bea dan perpajakan. Hal tersebut diperlukan agar segala aset yang anda punya menjadi sah di mata hukum sebagai kepemilikan anda sendiri dan tidak dapat di ganggu gugat atau di ambil oleh orang lain. Bayangkan saja jika anda memiliki sejumlah aset, namun karena anda tidak mempelajari mengenai ketentuan bea dan pajaknya maka dengan mudah orang lain atau suatu instansi mengambil alih aset anda.

Tentunya hal itu akan menjadi masalah yang besar dan mendatangkan kerugian yang besar. Oleh karena itu, ada baiknya anda mulai sekarang mempelajari betul segala hal yang berkaitan dengan bea dan pajak atas aset yang anda miliki terkhusus masalah tanah dan bangunan agar di kemudian hari jika ada suatu masalah yang muncul, anda mempunyai kekuatan hukum untuk mengklaim aset milik anda dan segala tanah dan bangunan atas nama anda tetap aman terjaga karena anda sudah membayar sejumlah biaya yang menjadi kewajiban anda yaitu bea dan pajak atas hak kepemilikan berbagai aset seperti tanah dan bangunan.

Ada satu hal yang perlu anda pelajari karena hal ini cukup sering dilupakan banyak orang dan di kemudian hari menjadi masalah yang besar. Hal tersebut adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Bila anda mempunyai aset berupa tanah atau bangunan, anda perlu membayarkan sejumlah biaya yang menjadi kewajiban anda sebagai warga negara Indonesia kepada pemerintah negara Indonesia. Sejumlah biaya ini disebut dengan bea yang jenisnya berbeda dengan pajak. Sayangnya, banyak orang belum mengerti perbedaan antara bea dan pajak.

Pajak sendiri merupakan kewajiban anda membayarkan sejumlah biaya dalam tenggat waktu yang sudah ditentukan. Sedangkan bea adalah kewajiban anda membayarkan sejumlah biaya dalam jangka waktu yang lebih fleksibel dan dapat di lakukan secara mendadak. Bea dapat dikatakan sebagai kewajiban membayarkan sejumlah biaya (terutang) yang tidak terikat oleh waktu. Penetapan peraturan ini pun tidak sembarang dibuat karena sudah ditetapkan dan tertulis di dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2000 yang intinya adalah menetapkan bahwa kewajiban bea perolehan atas hak tanah dan bangunan diberlakukan bagi setiap orang atau badan usaha yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Beberapa kasus yang dikenakan bea ini adalah waris, jual beli, hibah, hibah wasiat, tukar menukar, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, dan pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain.

Hal penting yang perlu anda ketahui adalah cara menghitung bphtb, khususnya soal jual beli. Hal utama adalah bea wajib dikenakan kepada pihak pembeli, namun bila ada kesepakatan resmi dari kedua belah, penjual juga dapat terkena wajib bea. Selanjutnya, jumlah bea ini akan ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. Secara konkretnya, untuk menghitung bea ini adalah NPOP yaitu Nilai Perolehan Objek Pajak di kurangkan dengan NPOPTK yaitu Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak dan dikalikan dengan jumlah 5% bphtb yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal tersebut dapat berubah jika terjadi perbedaan jumlah nilai objek dan akan ada hitungan tersendirinya lagi. Seperti yang di informasikan dari modalkita.com, hitungan tersebut memerlukan ketelitian dan kesesuaian jumlah nilai objek tertulis dan jumlah nilai objek nyata.